Enam Tuntutan, DPR RI Dapil Bali Terima Aspirasi Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali
Gianyar,diaribali.com-
Keresahan driver pariwisata Bali terhadap persaingan tidak sehat dan membludaknya kendaraan plat luar Bali yang beroperasi sebagai driver pariwisata di Pulau Dewata mengemuka saat ratusan driver yang terdiri dari 115 paguyuban menyampaikan aspirasi kepada DPR RI Dapil Bali yang diterima oleh I Nyoman Parta Dan Nengah Senantara di Stage Barong Bale Kulkul Bali, di Gianyar pada Jumat, (14/2) sore.
Ratusan driver pariwisata Bali yang mengatasnamakan ‘Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali’ yang mengenakan pakaian adat madya menyampaikan unek-unek berbagai persoalan driver pariwisata di Bali. Dalam tuntutannya ada enam poin yang disampaikan dihadapan wakil rakyat Frakasi Nasdem dan PDIP DPR RI.
Kordinator Forum, I Made Darmayasa, menyampaikan, ada enam tuntutan yang disampaikan yang mesti dicarikan solusi karena menyangkut keberlangsungan para driver asli Bali. Pertama, Melakukan pembatasan kuota mobil taxi online di Bali, Kedua, menertibkan dan menata ulang keberadaan vendor-vendor angkutan sewa khusus di Bali termasuk juga rental mobil dan motor, Ketiga, Membuat standarisasi tarif untuk angkutan sewa khusus.
Selanjutnya Keempat, Melakukan pembatasan rekrutmen driver hanya KTP Bali, Kelima, mewajibkan mobil pariwisata bernopol Bali (plat DK) dan juga memasang identitas yang jelas di kendaraan, dan Keenam, melakukan standarisasi pada driver pariwisata luar Bali.
“Kehadiran kami disini diikuti 115 paguyuban yang terdiri dari masing -masing perwakilan total sekitar 500 orang. Tujuan dan maksud kami dalam pertemuan kali ini yaitu untuk mendapat dukungan dari DPR RI Dapil Bali dan mencarikan solusi serta langkah dan upaya yang harus dilakukan agar tuntutan kami berhasil,” ungkap Darmayasa.
Sementara Nyoman Parta usai menyerap aspirasi menilai sebaiknya Pergub yang sudah ada dikuatkan atau dibuatkan Perda (peraturan daerah) dan sanki yang lebih tegas agar memiliki kekuatan hukum lebih kuat. Namun dalam jangka pendek bisa dibuatkan Pergub (Peraturan Gubernur).
Anggota Fraksi PDIP DPR RI ini juga menilai perlu adanya pembatasan kendaraan mengingat pulau Bali yang sangat kecil dan jalan di Bali juga kecil yang awalnya jalan desa dijadikan jalan kota.
Disamping itu, Parta meminta agar menjadi driver pariwisata tidak sama dengan driver angkutan barang atau angkutan umum. Butuh standarisasi bagi driver pariwisata seperti memiliki keterampilan berbasa, memiliki sopan santun dan etika.
“Seperti di negara Jepang dan Australia untuk menjadi sopir butuh waktu lama. Seperti pemuda Bali yang pertama menjadi deiver di Jepang butuh enam bulan untuk menjadi driver mereka diuji keterampilannya. Tidak seperti di Bali karena bisa nyetir langsung jadi driver pariwisata,” terang Parta memberi contoh di negara lain.
Terkait pelat luar, masih kata politisi asal Desa Guwang, Sukawati,Gianyar ini juga menekankan agar kendaraan diregister Bali tujuannya agar Bali memiliki data jumlah kendaraan yang ada di Bali karena dari data tersebut akan menentukan jalan dan kuota BBM yang akan didistibusikan ke Bali oleh Pertamina.
Sementara Anggota Komisi VI DPR RI Nengah Senantara mengapresiasi langkah yang ditempuh para driver untuk menyuarakan nasib atau permasalahan yang dihadapi.
Dari enam tuntutan yang diajukan dirasa masih normatif, sehingga peluang untuk diperjuangkan lebih mudah direalisasikan oleh pemangku kepentingan di Bali. “Dari 6 butir saya yakinkan itu pasti bisa diwujudkan oleh pemimpin kita di Bali. Kebetulan Bapak Gubernur memiliki komitmen yang kuat terhadap pariwisata Bali. Walaupun kami berbeda warna kami yakin disetujui karena menyangkut Bali dan nasib masyarakat,” terangnya.
Politisi Nasdem ini berpesan agar menggunakan cara dialogis dalam menyampaikan tuntutan jangan anarkis, karena pariwisata intinya adalah kenyamanan, kalau anarkis, tentu akan bertolakbelakang dengan pariwisata.
“Palu terakhir ada di gubernur, namun saya berkhak menyampaikan aspira masyarakat demi kepentingan masyarakat Bali,” pungkasnya. (Art)