Apel Ribuan Pecalang, Ketua DPRD Bali: Kalau Ada Pecalang Demo Indikasi Anarkis Bisa Diredam

Denpasar,diaribali.com —
Ribuan pecalang dari seluruh Bali dikumpulkan dalam apel besar di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, 1 September 2025, pasca terjadinya aksi unjuk rasa anarkis di Ibu Kota beberapa hari terakhir. Apel siaga ini dipimpin langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster dan dihadiri unsur Forkopimda serta tokoh adat.

Dalam apel tersebut, para pecalang atau “pasukan popleng”, sebagaimana disebut dalam adat Bali, menyatakan ikrar bersama untuk menjaga keamanan wilayahnya masing-masing, terutama di tengah situasi nasional yang memanas.

Gubernur Koster dalam sambutannya menegaskan bahwa Bali harus tetap kondusif dan damai. Peran pecalang sebagai pengaman berbasis adat dinilai strategis dalam mengantisipasi potensi gangguan, termasuk aksi provokatif yang bisa masuk ke wilayah Bali.

“Kita harus waspada, jangan lengah. Pecalang adalah benteng adat Bali yang telah teruji menjaga harmoni,” ujar Koster di hadapan peserta apel.

Ketua DPRD Bali I Dewa Made Mahayadnya, yang akrab disapa Dewa Jack, kepada media  menyampaikan, keyakinannya atas peran besar pecalang dalam pengamanan berbasis adat. Ia menyebut, meskipun pecalang bukan alat keamanan negara, namun keberadaannya telah terbukti efektif mencegah potensi kekacauan.

“Menurut Forkopimda, kalau ada pecalang saat demo dengan indikasi anarkis, itu bisa langsung diredam. Pecalang itu dihormati karena bergerak berdasarkan adat, bukan senjata,” kata politisi PDI Perjuangan asal Bumi Paji itu.

Dewa Jack juga menggarisbawahi bahwa hingga saat ini pecalang tidak menerima insentif resmi dalam menjalankan tugas pengamanan. Mereka bekerja secara sukarela atau “ngayah”, sebagai bentuk pengabdian pada desa adat dan masyarakat.

“Pecalang ngayah, tapi kita juga harus pikirkan masa depannya. Ke depan, kita akan bahas kemungkinan insentif, tentu dengan menyesuaikan kondisi keuangan daerah,” tambahnya.

Apel besar pecalang ini berlangsung tertib dan lancar. Tidak hanya menjadi simbol kekompakan, acara ini juga menunjukkan kesiapan Bali menjaga kedamaian secara mandiri dengan melibatkan kekuatan adat sebagai garda terdepan.

Pemerintah daerah bersama tokoh adat dan keamanan resmi kini bersinergi untuk memastikan Bali tetap aman dari potensi konflik dan infiltrasi isu-isu luar yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah. (Art).