Catatan Akhir Polda Bali

Denpasar,diaribali.com —
Kepolisian Daerah (Polda) Bali menutup tahun 2025 dengan sederet capaian kinerja, mulai dari pengelolaan anggaran, pengamanan agenda internasional, hingga penanganan ribuan perkara pidana. Namun, di balik angka-angka tersebut, terdapat sejumlah catatan yang menjadi pekerjaan rumah ke depan.
Sepanjang 2025, Polda Bali mencatat realisasi anggaran sebesar 98,48 persen dari total pagu, dengan nilai serapan lebih dari Rp 1,515 triliun. Di saat yang sama, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 1,572 triliun. Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Adityajaya menyebut capaian itu sebagai indikator efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan institusi.
Dalam aspek tata kelola, dua satuan kerja di lingkungan Polda Bali meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Capaian tersebut menegaskan komitmen reformasi birokrasi, meski belum merata di seluruh satuan kerja.
Pada sektor keamanan, Polda Bali mengamankan 428 kegiatan berskala nasional dan internasional sepanjang tahun. Intensitas pengamanan ini menegaskan peran strategis kepolisian dalam menjaga stabilitas Bali sebagai destinasi pariwisata dunia sekaligus pusat perhelatan global.
Namun, beban tugas juga tercermin dari peningkatan angka kriminalitas. Sepanjang 2025, Polda Bali menangani 5.721 perkara, naik 4,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, 3.427 perkara atau sekitar 60 persen berhasil diselesaikan. Tingkat penyelesaian perkara meningkat 4,5 persen, tetapi masih menyisakan ribuan kasus yang belum tuntas.
Sejumlah operasi kepolisian digelar untuk merespons tantangan keamanan tersebut, mulai dari Operasi Ketupat dan Lilin, Operasi Zebra lalu lintas, hingga Operasi Antik, Sikat Premanisme, dan Pekat penyakit masyarakat. Operasi-operasi ini menjadi instrumen utama menjaga ketertiban publik, terutama pada momentum rawan seperti hari besar keagamaan dan akhir tahun.
Catatan akhir Polda Bali pada 2025 menunjukkan kinerja yang bertumpu pada capaian administratif dan operasional. Ke depan, tantangan terbesar bukan sekadar menjaga stabilitas keamanan, melainkan memastikan peningkatan kualitas penegakan hukum dan pemerataan reformasi birokrasi agar kepercayaan publik terus terjaga. (Art)