Bali Unggul di Penyaluran KUR

Denpasar,diaribali.com –
Provinsi Bali mencatat kinerja unggul dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2025. Hingga September, total penyaluran KUR di Bali mencapai Rp 8,03 triliun, menempatkan provinsi ini sebagai salah satu wilayah dengan pertumbuhan pembiayaan mikro terbaik di Indonesia.

Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyaluran KUR 2025 wilayah kerja Jawa II, Bali, dan Nusa Tenggara yang digelar Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Denpasar, Rabu (6/11/2025). Rakor yang menutup rangkaian roadshow nasional ini dipimpin oleh Wakil Menteri Kementerian UMKM Helvi Moraza, dan dihadiri oleh berbagai otoritas keuangan termasuk Bank Indonesia, BPKP, serta Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, menyebut capaian itu menjadi bukti daya tahan UMKM di tengah dinamika ekonomi global. “Pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 5,88 persen (yoy) pada triwulan III 2025, lebih tinggi dari nasional. UMKM menjadi pilar utama yang menopang struktur ekonomi daerah,” ujar Erwin.

Lebih dari 97 persen unit usaha di Bali merupakan UMKM, mayoritas di antaranya usaha mikro. Kredit mikro menyumbang 40,93 persen dari total kredit UMKM di Bali dan 17,45 persen dari keseluruhan kredit perbankan daerah. Menurut BI, kinerja positif ini tidak lepas dari sinergi antara regulator, lembaga keuangan, dan pelaku usaha melalui pendekatan 3C — Commitment, Collaboration, dan Communication.

“Bank Indonesia berkomitmen memperkuat peran UMKM sebagai driver utama ekonomi daerah lewat pendampingan, fasilitasi pembiayaan, digitalisasi melalui QRIS, business matching, dan perluasan pasar hingga global,” kata Erwin.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, Tri Arya Dhyana Kubontubuh, menambahkan bahwa tantangan terbesar pelaku UMKM masih berkisar pada literasi keuangan, kualitas debitur, dan adaptasi digital. “Kami terus mendorong pelatihan, penguatan kapasitas, dan kemudahan akses pembiayaan agar pelaku usaha mikro bisa naik kelas,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza menegaskan delapan langkah strategis dalam mempercepat realisasi KUR. Di antaranya penyusunan aturan pelaksanaan KUR, kolaborasi riset dengan BRIN, serta penguatan legalitas dan tata kelola pembiayaan. Ia juga mengapresiasi BPD Bali yang berhasil menyalurkan 61 persen KUR ke sektor produksi serta mencapai 51,34 persen penerima KUR perempuan.

“Diversifikasi pembiayaan ini menunjukkan inklusivitas yang nyata dalam mendorong UMKM sebagai motor penggerak ekonomi yang berkelanjutan,” kata Helvi.

Rakor juga membahas sejumlah kendala teknis penyaluran KUR oleh bank pelaksana, serta merumuskan langkah penyempurnaan untuk capaian akhir tahun dan proyeksi 2026. Erwin menutup rapat dengan menekankan pentingnya sinergi berkelanjutan. “Ekonomi Bali yang tumbuh pesat bukan hanya soal angka, tapi kontribusi nyata terhadap ekonomi nasional yang hijau, inklusif, dan berdaya saing global,” ujarnya. (Art)