Mandaya Awards: Denpasar Di Garis Depan Perlindungan Sosial

IMG-20251016-WA0010
Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat menerima penghargaan Mandaya Awards 2025 kategori Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial dari Menko Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar di Ballroom Plaza Jamsostek, Jakarta, Kamis (16/10).

Jakarta, diaribali.com

Langkah Denpasar dalam membangun masyarakat yang mandiri dan inklusif kembali mendapat pengakuan nasional. Dalam ajang Mandaya Awards 2025, Kota Denpasar meraih penghargaan bergengsi untuk kategori Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar kepada Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Kamis sore (16/10/2025), di Ballroom Plaza Jamsostek, Jakarta.

Mandaya Awards merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap entitas yang dinilai berhasil memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara sistematis dan berkelanjutan.

“Ini bukan sekadar penghargaan, tapi simbol kepercayaan negara terhadap daerah yang benar-benar bekerja di akar rumput. Mandaya adalah cambuk sekaligus pengingat bahwa tugas kita belum selesai,” ujar Muhaimin Iskandar dalam pidatonya yang menyorot tajam problem sosial struktural di Indonesia.

 

Muhaimin menyampaikan bahwa arah kebijakan pemberdayaan masyarakat harus bergeser dari pendekatan karitatif menuju transformasi struktural. Data terakhir menunjukkan angka kemiskinan nasional masih berada di kisaran 8,47 persen, dengan lebih dari 12,58 juta warga hidup dalam garis kemiskinan, mayoritas berada di wilayah pedesaan. Ketimpangan sosial pun masih tinggi, ditunjukkan dengan gini rasio 0,375.

“Bantuan sosial memang penting, tapi tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah ekosistem yang memungkinkan masyarakat tumbuh dan berkembang—baik secara ekonomi, sosial, maupun spiritual,” kata Muhaimin.

Ia menegaskan bahwa dari 50 inisiatif terbaik yang dianugerahi Mandaya Awards tahun ini, semuanya memiliki benang merah yang sama: masyarakat sebagai subjek, bukan objek pembangunan.

Penghargaan kepada Kota Denpasar diberikan atas keberhasilannya dalam mengimplementasikan program perlindungan sosial berbasis data yang presisi. Melalui digitalisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), disertai pendekatan home visit dan pelibatan aktif BUM Desa, Denpasar membangun pola baru pengentasan kemiskinan yang lebih responsif.

“Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa upaya kami di Denpasar bukan sekadar wacana. Sistem kami berjalan, terukur, dan terus dikembangkan. Fokusnya adalah masyarakat, terutama yang paling rentan,” ujar Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, usai menerima penghargaan.

Agus menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor, mulai dari perangkat desa, BUM Desa, hingga lembaga sosial, menjadi pilar utama keberhasilan program ini. “Kami ingin memastikan tidak ada warga yang tercecer dari sistem, dan semua mendapat akses terhadap layanan dasar yang adil dan merata,” katanya.

Muhaimin menutup sambutannya dengan menekankan bahwa Mandaya bukan sekadar ajang selebrasi. Ini adalah bagian dari upaya kolektif membangun ekosistem pemberdayaan nasional yang kuat.

“Presiden sudah menegaskan: tidak boleh ada aset negara yang menganggur. Semua fasilitas publik harus dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan UMKM dan ekonomi rakyat. Karena dari sanalah ketahanan sosial kita dibangun,” tegasnya.

Dengan penghargaan ini, Denpasar kini masuk dalam daftar kota yang dinilai berhasil mengintegrasikan pendekatan digital, kolaboratif, dan partisipatif dalam membangun masyarakat yang berdaya. Tantangannya ke depan: menjaga kesinambungan dan memperluas dampak. (db)