Sekda Denpasar Dorong Percepatan Koperasi Merah Putih: Desa Harus Jadi Benteng Ekonomi
Denpasar, diaribali.com
Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I.B. Alit Wiradana, menegaskan pentingnya koperasi desa dan kelurahan sebagai ujung tombak penggerak ekonomi masyarakat dalam Rapat Konsolidasi Nasional Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kantor Walikota Denpasar, Jumat (3/10).
Rapat tersebut mempertemukan Satgas Nasional, Satgas Provinsi, serta Satgas Kabupaten/Kota guna mempercepat operasionalisasi program koperasi berbasis desa. Hadir pula dalam forum ini Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir Kementerian Kemenko Marves, Muhammad Rasman Manafi, dan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Provinsi Bali, Tri Arya Dhyana Kubontubuh.
Dalam sambutannya, Alit Wiradana menyebut koperasi desa tak sekadar lembaga ekonomi, tapi motor transformasi sosial dan kemandirian warga.
“Koperasi desa dan kelurahan harus menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Melalui program Merah Putih, kita ingin memastikan masyarakat desa memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi, peningkatan kapasitas, serta penguatan kelembagaan,” kata Alit Wiradana.
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sendiri merupakan inisiatif strategis nasional yang bertujuan membangun ekosistem koperasi tangguh di tingkat akar rumput. Dalam implementasinya, program ini dirancang menyentuh langsung kebutuhan ekonomi warga desa dengan pendekatan pemberdayaan, pelatihan, hingga pengelolaan berbasis potensi lokal.
Muhammad Rasman Manafi dalam paparannya menggarisbawahi pentingnya membangun sinergi lintas sektor. Ia menekankan bahwa penguatan koperasi desa erat kaitannya dengan ketahanan pangan nasional.
“Perekonomian tidak bisa dilepaskan dari kekuatan desa. Dengan konsolidasi ini, kita ingin membangun ekosistem yang kokoh dari hulu ke hilir. Desa harus menjadi benteng perekonomian Indonesia,” tegas Rasman.
Konsolidasi ini dinilai strategis dalam memastikan keberlanjutan program dan sinkronisasi kebijakan lintas wilayah. Pemerintah pusat ingin menjamin bahwa pelaksanaan program tidak terjebak dalam birokrasi formalistik, melainkan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Di akhir pertemuan, forum menyepakati pentingnya penguatan kelembagaan koperasi, pendampingan berkelanjutan, dan integrasi data antarwilayah guna mempercepat implementasi Program Merah Putih secara nasional.
Rapat ini menjadi pengingat bahwa koperasi bukan hanya alat ekonomi, melainkan bagian dari strategi politik pembangunan nasional berbasis rakyat. Dengan penguatan dari pusat dan implementasi yang presisi di daerah, Program Merah Putih diharapkan menjadi tonggak baru dalam pembangunan ekonomi desa yang berdikari dan berdaya saing. (db)