JMSI Bali Komit Bangun Kesadaran Publik dan Peduli Masalah Sampah
Denpasar,diaribali.com –
Pengurus Daerah (Pengda) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Bali menggelar Diskusi Publik bertema “Bali Bebas Masalah Sampah: Realistis atau Utopis?” di Inna Bali Heritage Hotel, Denpasar, pada Selasa (25/2/2025).
Diskusi ini digelar sebagai bentuk kepedulian JMSI terhadap lingkungan, khususnya dalam menangani permasalahan sampah di Bali. Acara menghadirkan narasumber dari berbagai unsur, antara lain Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bali I Made Rentin, Wakil Dekan I Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana I Gede Hendrawan, Ketua Yayasan Bumi Kita I Wayan Askara, serta Bidang Hukum JMSI Bali I Putu Wiradana yang bertindak sebagai moderator.
Ketua JMSI Bali, I Nyoman Adi Irawan, menegaskan, JMSI memiliki komitmen dalam membangun kehidupan demokratis yang berorientasi pada pembangunan serta berkontribusi dalam mengatasi isu sosial di masyarakat.
“Atas dasar itulah diskusi publik ini kami selenggarakan sebagai salah satu perwujudan komitmen kami dalam mendorong penyelesaian problematika sosial, khususnya masalah sampah di Bali,” ujarnya.
Ia berharap diskusi ini dapat menggali persepsi publik terhadap pengelolaan sampah serta menggugah kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam penanganan sampah.
“Penanganan masalah sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi harus menjadi agenda bagi setiap individu masyarakat Bali,” tegasnya.
Ketua Dewan Pembina JMSI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati atau Cok Ace, menyebut sampah telah menjadi momok serius bagi Bali yang menggantungkan pariwisata sebagai ujung tombak pendapatan daerah.
“Tentu ini juga menjadi persoalan bagi pendapatan kita di Bali,” ujar Wakil Gubernur Bali 2018-2023 dalam sambutannya.
Cok Ace menyoroti pentingnya regulasi yang mengatur pengelolaan sampah serta perlunya sosialisasi yang masif hingga tingkat hulu.
“Kita harus serius menangani masalah ini. Pengelolaan sampah harus dimulai dari hulu, seperti di rumah tangga dan sekolah. Jika penanganan dari hulu berjalan baik, maka masalah di hilir akan lebih mudah ditangani,” tambah mantan Wakil Gubernur Bali tersebut.
Sementara itu Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, menekankan pentingnya peran desa dalam mengelola sampah di Pulau Dewata. Secara khusus, ia meminta agar bendesa atau pejabat desa memiliki visi dalam menangani permasalahan sampah. Upaya menjaga kebersihan lingkungan sejalan dengan konsep Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang menekankan keseimbangan alam dan budaya.
Tanpa kepemimpinan desa yang memiliki visi jelas dalam pengelolaan sampah, upaya besar pemerintah dalam menciptakan Bali yang bersih dan sehat akan sulit terwujud.
“Kalau desa tidak bisa menangani sampahnya sendiri, lantas mau berharap siapa? Pemerintah sudah menyediakan regulasi, bantuan, dan edukasi. Sekarang, tinggal bagaimana kepala desa dan bendesa adat mau bergerak atau tidak,” ujar istri Gubernur Bali periode 2025-2030.
Diskusi ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mencari solusi konkret terhadap masalah sampah di Bali. (Art)