TPAKD Kota Denpasar Tetapkan Arah Sasaran Inklusi Keuangan Tahun 2024

Sekda Kota Denpasar
Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana menghadiri Rapat Pleno Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2023 yang dilaksanakan di Kantor BKPSDM Kota Denpasar

DENPASAR, diaribali.com – Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana menghadiri Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2023 yang dilaksanakan di Kantor BKPSDM Kota Denpasar, Rabu (6/12). Rapat tersebut dilakukan untuk mengevaluasi dan menetapkan sasaran literasi dan inklusi Program Keuangan Tahun 2024.

Tampak hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar, Wayan Putra Sarjana bersama Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan dan Perizinan, Jimmy Hendrik Simarmata.

Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana mengatakan, Pemkot Denpasar secara berkelanjutan terus berkomitmen membangun sinergitas dengan semua pihak. Pelaksanaan rapat evaluasi dan penetapan arah sasaran ini diharapkan mampu mengoptimalkan program yang sudah dan akan dilakukan oleh TPKAD.

“Sesuai dengan program yang sudah disepakati agar terus disinergikan dan dikoordinasikan dengan sebaik- baiknya antara TPKAD Kota Denpasar dengan OJK agar mendapatkan hasil yang maksimal nantinya,” ujar Sekda Alit Wiradana.

Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar, Wayan Putra Sarjana menjelaskan, pelaksanaan kegiatan ini dilatarbelakangi oleh Keputusan Walikota Denpasar Tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD), dimana salah satu tugasnya mengadakan rapat pleno. “Ini merupakan persiapan rapat pleno untuk melakukan evaluasi dan penetapan sasaran Inkluasi Keuangan Tahun 2024,” ucapnya.

Program yang ditetapkan yakni Sistem Sadar dan Peduli Lingkungan (SiDarling) oleh DLHK Kota Denpasar, Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Dias Koperasi UMKM, Simpanan Pelajar (SimPel) oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, Forum Anak Daerah (FAD) oleh Dinas DP3AP2KB, Generasi Denpasar Digital (Gen Dental) serta Gerbang Padi (Gerakan Bangkit Pasar Digital) keduanya oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.

“Tadi telah dilaksanakan pemetaan kendala yang sekiranya akan dihadapi di Tahun 2024 ini. Selanjutnya pengembangan ini akan terus berkolaborasi sesuai dengan arahan OJK. Ada bebarapa OPD terkait yang sudah kita evaluasi dan akan di pleno sesuai jadwal yang akan ditentukan,” ungkapnya.

Kepala Bagian KPEKD OJK Denpasar, Kadek Wenten mengatakan rapat teknis ini sangat diperlukan mensinergikan program yang telah dilaksanakan. Setap program ini perlu evaluasi dan perbaikan untuk pelaksanaan program berikutnya. “Sinergi antara TPKAD dan OJK yang menjadi pendukung dalam menciptakan program dan layanan di bidang jasa keuangan. Dengan begitu semua program untuk kesejahteraan masyarakat dapat berjalan dengan baik,” jelasnya.

Pada rapat evaluasi ini, beberapa poin menjadi fokus utama untuk ditingkatkan. Antara lain, optimalisasi program Simpanan Pelajar (SimPel); Program pengelolaan sampah SiDarling. Ketiga, terkait layanan digital.

“Kita dorong UMKM untuk mengoptimalkan layanan digital ini. Selain itu, digitalisasi yang efektif diharapkan juga dapat diterapkan dalam bidang penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah guna mengantisipasi terjadinya kebocoran dna penyelewengan,” terangnya. rl