Reta Nahkodai BMPS Badung

Pembentukan BMPS Kabupaten Badung

MANGUPURA- DiariBali

Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali mengukuhkan I Wayan Reta untuk menahkodai BMPS di kabupaten Badung yang berkomitmen memformulasikan progam sekolah swasta. Jumat (18/6/2021) di sekolah Highscope Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut Ketua BMPS Provinsi Bali Gede Ngurah Ambara Putra menjelaskan tujuan pembentukan BMPS di kabupaten Badung untuk menyatukan kedaulatan tekad dalam memperjuangkan perguruan swasta yang selama ini kondisinya kian sirna akibat kebijakan pemerintah yang ambigu.

“Kami berharap pemerintah menjalankan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) PPDB secara konkrit sesuai dengan kuota yang diberlakukan. Sehingga sekolah swasta tidak terdegradasi,” keluhnya.

Jargon sekolah gratis menyebabkan kerisuhan yang terasa keberpihakan pada suatu jenjang. Daripada mengeluarkan anggaran besar membangun sekolah negeri baru,lebih baik memberdayakan sekolah swasta yang jelas-jelas memiliki peran konkrit dari zaman pra kemerdekaan.

“Kami minta pemerintah taat azas dalam memberdayakan sekolah secara swasta secara adil dan menyeluruh. Menurutnya implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sangat melenceng dari aturan yang ada.

Sementara Ketua terpilih BMPS Badung Drs.I Wayan Reta, M.Psi., secara singkat menyampaikan bahwa BMPS merupakan sebuah badan pengabdian yang sifatnya aspiratif terhadap seluruh aspirasi yayasan perguruan swasta.

Ketua BMPS Kabupaten Badung

Menurutnya, sekolah swasta salah satu alat perjuangan untuk kemerdekaan RI di dalam menanam benih-benih kemerdekaan serta mencerdaskan anak bangsa. Semestinya pemerintah memperlakukan sekolah swasta dengan baik layaknya mitra dan asset.

“Pemerintah yang hebat adalah pemerintah yang mampu merangkul sekolah swasta agar tidak kelam seperti memandang dalam api,” tegasnya.

Lanjutnya, Perguruan swasta terukur memberikan amal yang luhur untuk bangsa dan negara dalam mengabdikan dalam dunia pendidikan. “Ketahuilah Good Goverment and Clean Goverment. Kedaulatan harus didengar pemerintah sehingga menjadi pemerintah kuat dan rakyat yang berdaulat” celotehnya.

Sejatinya sekolah swasta adalah mitra dan asset pemerintah. Istilah mitra harus diperkuat dan asset harus dijaga karena kemasyarakatan sekolah swasta sangat besar dalam menyisir animo belajar dalam rangka wajib belajar education all.

“Saya pernah menjadi kepala dinas pendidikan dan anggota DPRD, tapi sumpah demi Tuhan, saya tidak pernah nitip anak di sekolah negeri, mari kita kedepankan aman dan nyaman dalam PPDB ini,” (Get)