Praktisi Pendidikan Nantikan Sepak Terjang BMPS

Dr. Drs. I Made Gde Putra Wijaya, M.Si.

“Kepengurusan baru BMPS Bali dibawah komando Gede Ngurah Ambara, mendapatkan dukungan dari praktisi I Made Gede Putra Wijaya dalam memperjuangkan lembaga pendidikan swasta kepada Pemerintah”

MANGUPURA- DiariBali
Praktisi pendidikan Dr. Drs. I Made Gde Putra Wijaya, M.Si., menyambut baik terbentuknya struktur kepengurusan baru Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali periode 2021-2026 yang dinahkodai I Gede Ngurah Ambara Putra, pada Musyawarah Wilayah BMPS, 31 Mei 2021 lalu di Gedung Perdiknas, Denpasar.

Tokoh pendidikan asal Desa Gerih, Abiansemal, Badung ini berharap, kepengurusan BMPS segera disusul di tingkat kabupaten/kota untuk lebih memantapkan sinergi yayasan pengelola lembaga pendidikan swasta dengan pemerintah. Keberadaan BMPS, kata Putra Wijaya, sangat penting untuk mengontrol kebijakan pemerintah di bidang pendidikan.

Putra Wijaya tidak menampik selama ini kebijakan pemerintah di bidang pendidikan kurang berpihak kepada swasta. Misalnya pendirian sekolah-sekolah negeri baru jenjang SMP dan SMA/K. Dia menyebut, pemerintah memang wajib memfasilitasi pendidikan warganya, hanya saja saat pengkajian tidak melibatkan pengelola sekolah swasta terlebih dahulu.

“Memmbangun sekolah negeri memang kewajiban pemerintah, apalagi di daerah-daerah yang sangat membutuhkan. Tapi di daerah perkotaan seperti Denpasar dan Badung, sebaiknya pemerintah membangun sinergi atau memberdayakan sekolah swasta yang ada ketimbang membangun sekolah baru,” kata Putra Wijaya, Kamis (3/6) di Abiansemal.

Dalam pembangunan pendidikan, lanjut dia, pemerintah, swasta dan masyarakat harus berkolaborasi. Sehingga kebijakan yang dihasilkan mewakili aspirasi bersama. Putra Wijaya mengaku prihatin banyak sekolah swasta yang memiliki sejarah panjang mencerdaskan kehidupan bangsa terpaksa gulung tikar akibat tidak mendapatkan peserta didik.

Di sisi lain, banyak tenaga pendidik dan kependidikan menggantungkan hidup dari sekolah swasta tersebut. “Kesimpulannya, daripada memaksakan membangun sekolah negeri baru, lebih baik berdayakan sekolah swasta yang ada, entah itu berupa bantuan materi dan guru PNS diperbantukan sehingga sama-sama jalan,” pintanya.

Lebih lanjut, Ketua YPLP Kabupaten PGRI Badung ini berharap, BMPS berperan aktif membangun komunikasi dengan eksekutif dan legislatif agar kebijakan pemerintah tidak “membunuh” sekolah swasta secara perlahan.

Ia mengingatkan, membangun sekolah baru tidak hanya membutuhkan ruang kelas, melainkan fasilitas penunjang lain seperti laboratorium, lapangan upacara, olahraga hingga lahan parkir. Contohnya, di salah satu SMA Negeri di Denpasar, harus menyewa lahan parkir yang jumlahnya cukup besar, sedangkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak boleh digunakan untuk sewa lahan. Jadi, jargon sekolah negeri gratis itu perlu dipertimbangkan lagi. (Tum)