Mengubah Stigama “Tercecer” dalam Pendidikan

AAN Eddy Supriyadinata Gorda
A.A. N. Eddy Supriyadinata Gorda
Bagikan

“Sederhana saja. Tercecer artinya tidak tertampung sama sekali. Bukan berarti yang sudah terdaftar secara sah di persekolahan swasta artinya tercecer. Tercecer jangan didefinisikan sempit hanya karena tidak tertampung di sekolah negeri”.

DENPASAR-DiariBali
Sebagian besar orangtua mendambakan putra-putrinya bisa melanjutkan pendidikan di sekolah negeri. Selain murah, bahkan gratis, sekolah plat merah ini dianggap lebih berkualitas daripada rata-rata sekolah swasta karena disusui penuh oleh pemerintah pusat dan daerah.

Tingginya animo masyarakat tidak sebanding dengan kemampuan pemerintah. Setiap tahun ajaran baru, penerimaan peserta didik baru (PPDB) relatif tidak pernah berjalan mulus. Ada-ada saja celah oknum tertentu yang masuk ke sekolah negeri lewat jalur tikus.

Misalnya di Provinsi Bali pada PPDB jenjang SMA/SMK tahun ajaran 2021/2022. Berdasarkan data yang diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali IKN Boy Jayawibawa, lulusan SMP tahun ini mencapai 61.436. Sedangkan daya tampung SMA/SMK sebanyak 78.934. Sehingga di atas kertas terjadi kelebihan kapasitas sebesar 17.498.

“Dari data yang ada, jumlah kelulusan SMP se Bali sebanyak 61.436 siswa, sedangkan daya tampung yang sudah tersedia sebanyak 78.934, sehingga terdapat kelebihan daya tampung sebanyak 17.498,” ujarnya, Rabu 20 Mei 2021, lalu.

Menurut dia, hal ini didasari ketersediaan daya tampung SMA-SMK Negeri-Swasta di Provinsi Bali yang sudah melebihi dari jumlah kebutuhan atau kelulusan SMP. “Sekali lagi saya tegaskan, PPDB tahun ini tidak akan ada lagi gelombang II, III atau IV seperti tahun sebelumnya,” imbuh dia.

Lantas, kenapa hingga hari ini, ratusan lulusan SMP merasa tercecer? Padahal masih ada 17 ribu lebih bangku sekolah untuk mereka? Mungkinkah kata tercecer hanya dimaknai jika tidak tertampung di sekolah negeri?

Senin (26/7) lalu, puluhan orangtua mengadu ke DPRD Bali dengan mengajak anaknya masing-masing lengkap dengan seragam putih biru. Mereka mengeluh karena gagal masuk SMA/SMK negeri. Mendengar aspirasi rakyat yang diwakilinya, anggota dewan pun memberi tanggapan. Bahkan, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati alias Cok Ace memberi sinyal membuka gelombang susulan.

Praktisi pendidikan AAN Supriyadinata Gorda tidak mempermasalahkan rencana pimpinan Pemprov Bali tersebut. Asalkan, yang difasilitasi hanya mereka yang belum mendaftarkan diri di SMA/SMK swasta. “Kalau yang sudah daftar di sekolah swasta, bukan tercecer namanya,” tegas Eddy Gorda, Selasa (27/7) di Denpasar.

Menurutnya, jika legislatif, eksekutif, dan orangtua yang telah mendaftar di persekolahan swasta menganggap dirinya tercecer, maka sangat berbahaya. Ada potensi “konflik” yang ia rasakan antara pemerintah dengan yayasan pengelola sekolah swasta. “Bisa saja murid yang sudah terdaftar (di sekolah swasta) pindah ke negeri. Dan ini sudah terjadi di beberapa skolah swasta,” imbuhnya.

Pemerintah, lanjut Eddy Gorda, wajib hadir menyikapi persoalan ini. Swasta dan negeri yang tersemat pada satuan pendidikan hanyalah label. Fungsi keduanya sama. Bukan saling menghilangkan.

Seperti diketahui, tahapan PPDB dibuka mulai14 Juni 2021, dilaksanakan dalam tiga tahap, yakni Tahap I tanggal 14-16 Juni 2021 (jalur afirmasi, jalur inklusi, jalur sertifikat prestasi), Tahap II tanggal 21-23 Juni 2021 (jalur zonasi dan jalur sekolah dengan perjanjian).

Setelah dimulainya tahun ajaran baru 2021/2022 yang ditandai dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), sejumlah SMA/SMK swasta mengaku “kehilangan” peserta didik baru karena pindah ke sekolah negeri. (Tum)