Laporan ke Polda Bali, LBH Paiketan Bakal Dampingi Aktivis PHDI Bali

LBH Paiketan Krama Bali saat Bertemu Ketua PHDI Bali menyatakan kesiapan mendapingi laporan terkait Kasus Penodaan Agama Hindu Desak Darmawati.
Bagikan

DENPASAR, Diari Bali
Kasus dugaan penistaan Agama Hindu yang dilakukan Desak Made Darmawati berujung dilaporkan para aktivis PHDI Bali ke Polda Bali, kini mendapat dukungan penuh oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Paiketan Krama Bali dan siap mendampingi mengawal proses hukum kasus ini.

Kesiapan tersebut ditegaskan oleh Ketua LBH Paiketan, I Wayan Gede Mardika, saat bertemu Ketua PHDI Bali, I Gusti Ngurah Sudiana, didampingi Sekretaris PHDI Bali Putu Wirata Dwikora, beserta jajaran pengurus PHDI Bali di Gedung PHDI Bali, Rabu (21/4) sore.

Mardika menyarankan agar PHDI Bali membentuk team khusus untuk penanganan penodaan terhadap Agama Hindu pada saat ini dan juga untuk mengantisipasi kejadian yang serupa di masa depan sehingga kita tidak selalu kelabakan setiap kali ada kasus penodaan terhadap Agama Hindu.

Mardika menyatakan, LBH Paiketan Krama Bali tunduk dengan konstitusi. Apabila konstitusi dilanggar, maka LBH Paiketan siap mendampingi setiap pelaporan dari masyarakat yang kepercayaannya dinodai oleh seseorang. Ia menyatakan, LBH Paiketan siap mendampingi dan mendukung gerakan dari para aktivis PHDI Bali yang melaporkan Desak Made Darmawati yang patut diduga sebagai pelaku penistaan Agama Hindu.

Sementara Penasihat LBH Paiketan, Made Sari mengajak semua komponen umat Hindu terutama para aktivis PHDI Bali harus komitmen dalam perjuangan menegakkan hukum dan keadilan. LBH Paiketan Krama Bali bisa menjaga komitmen yang digaungkan.

Kalau kami bilang “ya” itu artinya kami benar-benar siap. Sekretaris LBH Paiketan, Dody Artha Kariawan menambahkan, tujuan didirikannya LBH Paiketan untuk memberikan bantuan advokasi bagi masyarakat Hindu (Bali) yang kurang mampu yang sering bingung mencari tempat mengadu ketika berhadapan dengan hukum.

Karenanya, LBH Paiketan Krama Bali siap ngayah untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam pencarian keadilan. “LBH Paiketan Krama Bali adalah Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum non politik dan independen dalam melaksanakan tugasnya” ujar Dody.

Para advokat LBH Paiketan semua sepakat untuk mendukung kesiapan LBH Paiketan untuk mendampingi para pelapor penista Agama Hindu seperti patut diduga dilakukan oleh Desak Made Darmawati.

Sekum Paiketan, Mendra Astawa justru mengajak umat Hindu melihat sisi positif dari permasalahan Desak mualaf yakni introspeksi diri kedalam (mulat sarira). “Ini moment bagus bahwa kita harus perkuat keyakinan kita, perkuat spirit mengawal Bali, menjaga adat dan budaya Bali” ujar Mendra Astawa.

Disisi lain Prof. Windia menilai, teman-teman di PHDI Bali sudah sangat responsif dalam kasus Desak Darmawati ini dan sudah bereaksi dengan cepat. Saran Prof. Windia, tetap jaga profesionalitas karena yang dihadapi adalah orang yang punya kualitas intelektual yang cukup.

“Jaga juga integritas intelektual, integritas moralitas dan integritas religiusitas baik ke dalam maupun ke luar” saran Prof Windia. Senior di Paiketan, I Nyoman Sender mendukung langkah-langkah yang telah dilakukan.

Menurutnya, kasus Desak mualaf adalah bahan introspeksi diri kedalam dengan tetap melakukan koordinasi satu dengan lainnya.


Ketua PHDI Bali, Ngurah Sudiana mengaku senang mendapat dukungan dari LBH Paiketan Krama Bali. “Sejak dulu saya salute dengan Paiketan Krama Bali, apalagi sekarang mendapatkan support dari LBH Paiketan, saya menjadi lebih bersemangat” ujar Ngurah Sudiana.

Sementara Sekretaris PHDI Bali, Putu Wirata Dwikora menguraikan perkembangan aksi pelaporan kasus pelecehan Hindu tersebut. Wirata mengucapkan terima kasih atas dukungan dari LBH Paiketan walaupun PHDI telah memiliki tim 7 yang secara personal telah melaporkan Desak Made Darmawati ke Polda Bali, Senin lalu.

“Sampai hari ini, Tim 7 belum memiliki tim hukum. Oleh karena itu, kami persilakan LBH Paiketan Krama Bali memberikan dukungan advokasi kepada para pelapor. Kami mohon agar siap, jika sewaktu-waktu ada yang secara personal minta bantuan kajian hukum,” ucapnya. (Red)