BMPS Denpasar Bakal “All Out” Perjuangkan Eksistensi Sekolah Swasta
“Pengurus BMPS Kota Denpasar periode 2021-2026 yang baru saja ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah daerah (musda) akan “all out” berjuang untuk kelangsungan persekolahan swasta. Salah satu yang menjadi prioritas adalah menyetop “jalur-jalur tikus” dalam PPDB”.
DENPASAR-DiariBali
Safari pengurus baru Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali ke kabupaten/kota berlanjut. Berbeda dengan kabupaten lain yang mengagendakan pembentukan BMPS, pada Jumat (25/6) untuk Kota Denpasar digelar Musyawarah Daerah (Musda) dengan agenda utama restrukturisasi kepengurusan untuk periode 2021-2026.
Musda yang berlangsung di Aula SMP dan SMA Harapan Nusantara, Jalan Cargo Sari III tersebut memutuskan Made Dwi Risadiana, S.Pd, sebagai Ketua Umum BMPS Kota Denpasar, didampingi I Putu Ariyasa, S.Si, pada posisi sekertaris dan Dr. Drs. I Wayan Suanda, S.P., M.Si., di kursi bendahara umum hingga lima tahun ke depan. Sementara di posisi pengawas dipimpin oleh Dr. AA Ngurah Eddy Supriyadinata Gorda, S. Sos., M. Si., dari Perkumpulan Pendidikan Nasional (Perdiknas).
Ketua BMPS Provinsi Bali Gede Ngurah Ambara Putra menjelaskan, tema Musda yang diusung yakni “Dengan Semangat Kebersamaan Kita Bisa” sangat relevan dengan kondisi persekolahan swasta yang akhir-akhir ini di-“anaktirikan” oleh pemerintah daerah.
Sehingga dengan semangat persatuan “power” yang dimiliki persekolahan swasta lebih kuat untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai salah satu penyelenggara pendidikan di Tanah Air sesuai amanat perundang-undangan.
“Musda ini, salah satu upaya yang dilakukan untuk membangun kaderisasi atau penyegaran dalam organisasi serta membangun komitmen dalam memformulasikan perguruan swasta tingkat kabupaten/kota di Bali,” jelas Ambara.
Ambara menambahkan, tigas BMPS yang terdekat adalah mengawal pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022. Menurut dia, PPDB harus berjalan sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) agar tidak ada lagi kisruh seperti tahun-tahun sebelumnya.
Selain itu, Ambara berharap tidak ada gelombang kedua dalam pelaksanaan PPDB serta tidak mewacanakan jargon sekolah gratis. Tentu hal tersebut merugikan pihak perguruan swasta. Padahal sekolah swasta merupakan cikal bakal perjuangan dalam mencerdaskan anak bangsa sebelum adanya sekolah negeri.
Prioritas kedepan adalah membangun sinergitas antara pemerintah dengan perguruan swasta yang ada saat ini. komitmen BMPS adalah menjaga persatuan kesatuan di bidang pendidikan serta menjaga kemitraan antara pemerintah dan DPRD kota Denpasar.
“Kami sudah ada komitmen dengan Wali Kota Denpasar untuk menjaga juklak-juknis PPDB. Setidaknya pemerintah memberikan angin segar untuk sekolah swasta dimana pun siswa sekolah bisa diberikan peningkatan prestasi dan ketenangan bagi siswa yang bersekolah di swasta,” katanya didampingi Sekretaris Blasius Naya Manuk.
Pada kesempatan yang sama, Made Dwi Risadiana, mengaku akan melakukan konsolidasi kepengurusan sebelum menjalankan program kerja. Senada dengan Ambara, Dwi Risadiana yang juga Kepala SMA Harapan Nusantara ini berkomitmen mengawal jalannya PPDB di sekolah negeri.
Proses PPDB memang menjadi fokus BMPS sebab dalam implementasinya tahun-tahun sebelumnya selalu terjadi “kecurangan”, berupa “jalur-jalur tikus”. “Jika saja semua pihak taat juklak-juknis PPDB maka tidak akan ada masalah. Contoh jumlah lulusan SD tahun ini di Denpasar sekitar 13.000, sedangkan daya tampung SMP Negeri hanya 4-5 ribu, sisanya kemana?,” tanya dia.
Progam lain setelah PPDB, mantan jurnalis ini berencana membentuk forum komunikasi kepala sekolah swasta serta membuat agenda-agenda pendidikan dan pelatihan (Diklat) calon kepala sekolah. Keanggotaan BMPS Kota Denpasar tergolong kuat karena terdiri dari 30-an yayasan penyelenggara pendidikan. (GET)